Oleh Krisna Wijaya (praktisi perbankan)
Krisis itu memang menyakitkan. Honohan dan Klingebiel (2003) memperkirakan besarnya biaya untuk mengatasi krisis perbankan berkisar 13 persen dari GDP. Untuk krisis di Asia, Kaoru Hosono et al (2005) menyampaikan perkiraan biaya untuk mengatasi krisis perbankan di Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia mencapai kisaran 5-7 persen dari GDP. Sanhueza dalam Rodrigo Fuentes et al (2003) memberikan perkiraan biaya krisis perbankan di Chili mencapai 35 persen dari GDP dan untuk Indonesia sekitar 58 persen dari GDP. Krisis keuangan di Argentina yang sering disebut-sebut sebagai krisis yang besar dampaknya hanya memerlukan biaya krisis sedikit lebih rendah dari Indonesia, yaitu 55 persen dari GDP.
Belajar dari krisis perbankan di masa lalu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana agar krisis serupa tidak terulang kembali. Salah satu langkah untuk menghindari terjadinya krisis adalah menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perbankan nasional. Berdasarkan pengalaman itulah, diperlukan upaya-upaya strategis agar sebisa mungkin krisis tidak terulang lagi dan andai saja terpaksa terulang, penanganannya akan lebih baik.
Ada beberapa indikasi yang harus diperhatikan sebagai alasan diperlukannya suatu sistem jejaring pengaman perbankan nasional, antara lain: (1) batas antara instrumen pasar modal, uang, dan derivatif saat ini menjadi kabur seiring dengan terintegrasinya pasar keuangan. Adanya rekayasa finansial (financial engineering ) saat ini sangat sering dijumpai pada berbagai perusahaan untuk memperoleh manfaat dari kreditur (baik bank atau investor) maupun pemegang saham, (2) terjadinya risiko kredit tidak bisa dipisahkan dari risiko pasar dan pengelolaan asset-liability yang baik.
Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bagaimana risiko pasar ditransformasikan menjadi peningkatan risiko kredit yang meluas (Lihat misalnya; Donald V Deventer & Kenji Imai, Credit Risk Models and the Basel Accords , John Wiley & Sons, 2003) dan adanya sarana teknologi aplikasi di bidang keuangan yang menghasilkan berbagai kemudahan melakukan transaksi tampa batas ( borderless ) sehingga memberikan peluang risiko operasional yang lebih tinggi utamanya yang disebabkan oleh unsur manusianya.
Secara hipotetis para ahli memberikan berbagai rekomendasi untuk dapat keluar dari krisis. Diperlukan setidaknya 3 prasarat bagi suksesnya upaya menyehatkan sektor perbankan, yaitu (1) kemauan politik dan kepemimpinan yang kuat serta didukung oleh tim ekonomi yang berdedikasi dan kompak serta memiliki kesatuan pandang, (2) perencanaan langkah reformasi finansial yang disusun dengan cermat, berkesinambungan, dan komprehensif, dan (3) kemampuan untuk meyakinkan efektivitas dari rencana tersebut pada butir 2 (dua) kepada setiap lapisan masyarakat.
Dengan memerhatikan pengalaman di masa lalu dan rekomendasi berbagai pakar sebagaimana dijelaskan di atas, setiap negara pada akhirnya memerlukan semacam crisis management protocol (CMP), khususnya pada sektor perbankan. Dalam implementasinya, semua negara, khususnya setelah krisis 2008, telah menyempurnakan apa yang disebut dengan jejaring pengaman sistem keuangan ( financial safety net ) dan jejaring pengaman perbankan (JPP).
Sekalipun sangat beragam konsep mengenai JPP, pada umumnya secara operasional salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam JPP adalah adanya fasilitas lender of last resort yang efektif dan efisien dari Bank Sentral dan optimalisasi fungsi dan peranan lembaga penjamin simpanan. Bahkan, Fuentes et al (2003) menegaskan, tidak perlu adanya keraguan bahwa lembaga penjamin simpanan ( deposit insurance corporation ) merupakan bagian dari JPP yang dapat memperkecil dampak yang merugikan atas terjadinya krisis perbankan.
Indonesia sudah dalam posisi memiliki instrumen JPP di mana BI tetap mempunyai peran lender of last resort dan di lain pihak sudah ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Namun, karena belum terstruktur dan terorganisasi dengan baik, di saat terjadi krisis yang dilakukan adalah pendekatan 'dadakan'. Misalnya pada krisis tahun 1997 penanganannya serba- ad hoc , dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan demikian juga pada saat krisis tahun 2008 dengan memberlakukan perppu mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
Penanganan yang bersifat reaktif ( ac hoc ) pada umumnya memiliki keterbatasan. Selain hanya sesaat, yaitu difokuskan kepada hal tertentu, di sisi lain sering kali banyak bolong-bolong payung hukumnya. Sebagai akibatnya, bukan saja harus menanggung biaya ekonomi, tetapi juga biaya sosial dan politik sekalipun tidak selalu dapat diukur dalam bentuk uang. Belum lagi energi dan pemikiran serta curahan waktu yang harus dikeluarkan yang terkadang berdampak kepada ketidakpastian dalam bentuk lain.
Mudah-mudahan berdasarkan hal tersebut di atas akan mendapatkan perhatian pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap sektor perbankan nasional. Bukan bermaksud 'menggurui' kalau disarankan bahwa pada hakikatnya Indonesia memerlukan JPP terlepas apa namanya. Seyogianyalah, baik pemerintah maupun DPR, segera duduk berdampingan untuk mencari rumusan berikut formula JPP yang memang sangat diperlukan.
: Kerajaan dalam Diri Manusia
Oleh Abdul Barri Afandi
Sesungguhnya unsur terpenting dalam diri manusia adalah hati. Hati diibaratkan seperti raja dan seluruh anggota badan adalah para pengawal dan prajuritnya. Sebagai seorang raja yang senantiasa dilayani oleh para pelayannya dan memerintah dengan segala kehendak hatinya, serta mengatur kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya, maka demikian pula fungsi hati yang sesungguhnya.
Hati adalah raja bagi seluruh anggota badan manusia. Satu manusia adalah satu kerajaan. Semakin banyak manusia, semakin banyak pula kerajaan. Dan tentu saja, setiap kerajaan itu berbeda dengan lainnya, bergantung pada kualitas raja atau hatinya masing-masing.
Sebagai seorang raja yang harus memimpin kerajaan dengan arif dan bijaksana, hati membutuhkan kekuatan fisik. Dalam hal ini, hati bergantung pada kekuatan anggota badannya. Jika badannya sehat, hati (Insya Allah) juga sehat. Namun, bila badannya sakit dan tidak berdaya, maka hati juga ikut tidak berdaya.
Untuk mencegah hal ini terjadi, Allah menciptakan nafsu dan sifat marah dalam diri manusia, dengan tujuan menjadi penyeimbang. Nafsu makan bertujuan untuk menguatkan badan. Seandainya nafsu itu hilang dari dalam diri manusia, maka tentu manusia akan kehilangan kekuatannya. Dan hati juga yang terkena imbasnya.
Sedangkan sifat marah diciptakan dengan tujuan agar dapat mencegah sesuatu hal buruk yang mungkin akan menimpanya. Marah itu bertujuan untuk membela diri, menangkal musuh dan rintangan yang menghalanginya.
Begitulah diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kehadirannya tidak lain hanya dituntut untuk beribadah dan beribadah. Seperti dalam firman Allah, ''Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku.'' (QS Ad Dzaariyat: 56).
Adapun perbuatan dan aktivitas keseharian lainnya hanyalah sebatas untuk menenangkan diri dari kesibukan kita beribadah. Bekerja mencari nafkah, tidur, dan berinteraksi sosial, tidaklah patut untuk dijadikan prioritas. Bekerja juga termasuk bagian ibadah, bila pekerjaan kita niatkan untuk menjaga keberlangsungan hidup.
Untuk memiliki kekuatan besar, strategi yang tepat dalam kehidupan, dan kerajaan yang ada dalam tubuh itu semakin jaya, kuncinya adalah dengan ilmu. Sebab, dengan ilmulah manusia bisa selamat dari segala fitnah dan rayuan syetan yang terkutuk. Dan dengan ilmu manusia bisa menjadi kerajaan yang jaya, sebab dalam dirinya terdapat seorang Raja yang arif dan bijaksana. Dengan keilmuannya yang tinggi sehingga tidak hanya meninggikan derajatnya di hadapan makhluk tetapi juga meninggikan derajat di mata Allah. Wa Allahu a'lam.
Sesungguhnya unsur terpenting dalam diri manusia adalah hati. Hati diibaratkan seperti raja dan seluruh anggota badan adalah para pengawal dan prajuritnya. Sebagai seorang raja yang senantiasa dilayani oleh para pelayannya dan memerintah dengan segala kehendak hatinya, serta mengatur kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya, maka demikian pula fungsi hati yang sesungguhnya.
Hati adalah raja bagi seluruh anggota badan manusia. Satu manusia adalah satu kerajaan. Semakin banyak manusia, semakin banyak pula kerajaan. Dan tentu saja, setiap kerajaan itu berbeda dengan lainnya, bergantung pada kualitas raja atau hatinya masing-masing.
Sebagai seorang raja yang harus memimpin kerajaan dengan arif dan bijaksana, hati membutuhkan kekuatan fisik. Dalam hal ini, hati bergantung pada kekuatan anggota badannya. Jika badannya sehat, hati (Insya Allah) juga sehat. Namun, bila badannya sakit dan tidak berdaya, maka hati juga ikut tidak berdaya.
Untuk mencegah hal ini terjadi, Allah menciptakan nafsu dan sifat marah dalam diri manusia, dengan tujuan menjadi penyeimbang. Nafsu makan bertujuan untuk menguatkan badan. Seandainya nafsu itu hilang dari dalam diri manusia, maka tentu manusia akan kehilangan kekuatannya. Dan hati juga yang terkena imbasnya.
Sedangkan sifat marah diciptakan dengan tujuan agar dapat mencegah sesuatu hal buruk yang mungkin akan menimpanya. Marah itu bertujuan untuk membela diri, menangkal musuh dan rintangan yang menghalanginya.
Begitulah diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kehadirannya tidak lain hanya dituntut untuk beribadah dan beribadah. Seperti dalam firman Allah, ''Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku.'' (QS Ad Dzaariyat: 56).
Adapun perbuatan dan aktivitas keseharian lainnya hanyalah sebatas untuk menenangkan diri dari kesibukan kita beribadah. Bekerja mencari nafkah, tidur, dan berinteraksi sosial, tidaklah patut untuk dijadikan prioritas. Bekerja juga termasuk bagian ibadah, bila pekerjaan kita niatkan untuk menjaga keberlangsungan hidup.
Untuk memiliki kekuatan besar, strategi yang tepat dalam kehidupan, dan kerajaan yang ada dalam tubuh itu semakin jaya, kuncinya adalah dengan ilmu. Sebab, dengan ilmulah manusia bisa selamat dari segala fitnah dan rayuan syetan yang terkutuk. Dan dengan ilmu manusia bisa menjadi kerajaan yang jaya, sebab dalam dirinya terdapat seorang Raja yang arif dan bijaksana. Dengan keilmuannya yang tinggi sehingga tidak hanya meninggikan derajatnya di hadapan makhluk tetapi juga meninggikan derajat di mata Allah. Wa Allahu a'lam.
: Utang, Krisis, dan Politik Uang
A Prasetyantoko
Pelantikan Menteri Keuangan baru, Agus Martowardojo, diikuti dengan tujuh amanat Presiden mengenai pengelolaan anggaran. Persoalan utang pemerintah menjadi salah satu isu yang mengemuka.
Anggaran yang pada tahun-tahun ini mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan, subsidi, dan membayar utang pemerintah. Menkeu baru harus mampu "meracik" anggaran sehingga mencapai kesinambungan fiskal.
Mengapa isu utang penting? Mungkin sebuah kebetulan, pelantikan Menkeu baru bersamaan dengan menguatnya kekhawatiran terhadap krisis sistemik kawasan Eropa. Setelah tarik- menarik panjang tentang penyelamatan defisit budget Yunani sebesar 1 triliun dollar AS disepakati, kini giliran Spanyol yang mulai goyah, ditandai dengan fase bail out sektor perbankan. Dikhawatirkan, krisis akan menyebabkan kolapsnya sistem perbankan di kawasan Eropa.
Bukankah situasi Indonesia sama sekali lain? Benar, apa yang dialami Yunani saat ini telah dialami Indonesia sepuluh tahun silam, pada krisis Asia 1997/1998. Dan kini, perekonomian Indonesia telah berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar ketiga setelah China dan India.
Meski demikian, kita bukan berarti benar-benar aman dari ancaman krisis. Tak satu pun negara di dunia ini yang benar- benar bebas dari ancaman krisis. Kebijakan utang merupakan salah satu pintu masuk yang berpotensi menjerat perekonomian memasuki krisis.
Ancaman krisis
Bulan lalu, Nouriel Roubini bersama dengan Stephen Mihm menerbitkan buku berjudul Crisis Economics (2010). Pandangannya yang suram tentang masa depan perekonomian membuat Roubini sering dijuluki sebagai D. Doom. Meski nuansanya pesimistis, ada banyak hal yang relevan dan patut diperhatikan.
Pertama, tentang asal muasal krisis, tak pernah ada jawaban yang pasti. Ada pendapat yang mengatakan karena pemerintah terlalu banyak campur tangan, tetapi sebaliknya ada yang mengatakan justru karena pemerintah kurang campur tangan. Kedua, tentang evolusi krisis, biasanya bermuara pada pergeseran sikap (kebijakan) yang tadinya berhati-hati, mulai berspekulasi dan akhirnya tak mampu membayar.
Semua krisis di hampir semua level, baik personal, perusahaan (firm-level) termasuk perbankan maupun pemerintah, ditandai dengan kondisi ketidakmampuan melunasi kewajibannya. Ide ini berbasis pada pemikiran Hyman Minsky tentang skema hedge (berhati-hati), spekulatif, dan ponzi (tak mampu bayar). Ide ini sangat relevan untuk meneropong kebijakan utang pemerintah.
Pemerintah kita memang dinilai sukses menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sekitar 150 persen pada waktu krisis 1997/1998 menjadi kurang dari 30 persen pada 2010 ini. Namun, persoalannya bukan itu. Pemerintah makin gencar menerbitkan surat utang yang proporsinya makin besar dibandingkan dengan utang pada lembaga donor asing. Hingga Mei 2010, utang pemerintah diperkirakan berjumlah lebih dari Rp 1.700 triliun.
Jadi, meskipun rasio utang mengalami penurunan, tetapi secara nominal terjadi kenaikan. Belum lagi suku bunga yang ditawarkan relatif tinggi (10-13 persen) dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Bahkan, lebih tinggi dari penerbitan surat utang korporasi yang risikonya lebih tinggi.
Potensi ponzi
Utang selalu punya dua dimensi. Pertama, besarannya dan dari mana asalnya. Kedua, efektivitas penggunaannya. Terkait hal pertama, penerbitan surat utang pemerintah harus dibayar dengan semakin tergantungnya perekonomian pada sektor finansial. Salah satu alasan mengapa suku bunga bank tidak bisa diturunkan mengikuti suku bunga Bank Indonesia (BI rate) sebesar 6,5 persen adalah karena tingginya suku bunga di pasar surat utang.
Dari sisi penggunaannya, sebenarnya jika utang digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi (investasi), bukanlah soal. Karena dengan begitu penambahan utang akan diiringi peningkatan kemampuan membayar. Dengan begitu, potensi terjadinya gagal bayar (ponzi) kecil. Di atas kertas, kemampuan kita membayar cenderung meningkat, ditunjukkan dengan rasio utang terhadap PDB.
Pertanyaannya, perekonomian seperti apa yang dihasilkan dari stimulus berupa pinjaman? Dengan kualitas pertumbuhan yang makin menurun, jangan-jangan angka-angka rasio tersebut sebenarnya bubble (gelembung)? Ukuran yang lebih solid untuk menguji dampak positif penggunaan utang adalah indikator yang lebih bersifat jangka panjang, seperti penyerapan tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan. Peningkatan rasio pembayar pajak (tax ratio) juga menjadi indikator penting.
Di hari ini, potensi kita menjadi ponzi masih kecil. Namun, dengan tingkat pengungkit yang terbatas pada perekonomian, instrumen utang sangat mungkin menjadi bumerang. Terkait dengan hal tersebut, paling tidak ada dua tugas pokok Menkeu baru. Pertama, memecahkan kebuntuan sektor finansial-riil yang, salah satunya, diakibatkan oleh kebijakan utang pemerintah yang membelenggu suku bunga bank. Pengalaman Agus Martowardojo sebagai bankir tentu sangat membantu dalam hal ini.
Kedua, peningkatan efesiensi dan efektivitas penggunaan utang peningkatan kualitas perekonomian jangka panjang. Wacana untuk mengaitkan output pembangunan dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) semakin kuat. Prinsipnya, jika utang bisa dijamin penggunaannya dalam kerangka peningkatan kualitas hidup manusia dalam jangka panjang, risiko jangka pendeknya bisa dimoderasi. Menjadi bahaya jika utang digunakan untuk proyek politik terkait Pemilu 2014, dengan berbagai bungkus, seperti bantuan langsung tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan sebagainya.
Sejarah politik uang sama halnya dengan sejarah krisis, selalu datang seiring zaman. Terhadap dua hal itu, benar kata Roubini, memahami konteks sejarah yang dinamis sering kali jauh lebih penting ketimbang modelisasi ekonomi yang rumit dan penuh dengan rumus matematika.
A Prasetyantoko Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Unika Atma Jaya, Jakarta
Fwd: TOLONG SAYA / HELP ME
Dari Inbox email saya:
![]()
---------- Pesan terusan ----------
Saya adalah guru di Sekolah Menengah Pertama Swasta. Saya bukan Pegawai Negeri Sipil/pegawai pemerintah. Penghasilan saya tiga ratus ribu (300.000) rupiah per bulan. Saya ingin minta tolong kepada siapa saja yang membaca email ini. Tolong saya beri pekerjaan atau proyek atau apa saja yang bisa mendatangkan pemasukan bagi ekonomi keluarga saya. Saya sekarang mempunyai hutang kurang lebih tiga ratus juta (300.000.000) rupiah. Saya bingung dari mana bisa membayar hutang sebanyak itu. Oleh sebab itu kepada siapa saja yang membaca dan memperhatikan email saya ini, saya sekali lagi minta tolong, minta bantuannya atas kesulitan/kesusahan ini.
Nama saya : Mohammad Abduh
Alamat : Kampung Sindanggalih RT 13/05 Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia
Kode pos : 46152
Handphone : 085 223 097 454
Demikianlah email saya ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.
Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu saya mengatasi masalah ini.
I am a teacher at Junior High School Private. I am not a Civil Servant / government employees. Income me three hundred thousand (300,000) rupiah per month. I want to ask for help to anyone who reads this email. Could I give a job or project or anything that could bring economic income for my family. I now have a debt of approximately three hundred million (300 million) of rupiah. I am confused from where to pay that much debt. Therefore, to anyone who reads my email and noticed this, I once again ask for help, ask for his help on the difficulties of this affliction.
My name is: Mohammad Abduh
Address: Kampung Sindanggalih RT 13 RW 05 Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya West Java Indonesia
Postal Code: 46 152
Mobile: 085 223 097 454
So my email is, made with the truth.
I hope my friends can help me solve this problem.
Contoh Membuat Link pada Image (gambar) dan Membuat Link pada Teks
Lanjutan dari: http://mode.suwur.com/2010/menambah-kode-html-status-yahoo-messenger-tabel-link-dll-ke-halaman-page-facebook.html
Menambah kode HTML (Status Yahoo Messenger, tabel, link dll) ke Halaman (Page) Facebook
Menambah kode HTML (Status Yahoo Messenger, tabel, link dll) ke Halaman (Page) Facebook
Contoh tampilan halaman (page) facebook yang menggunakan HTML bisa dilihat di:
http://www.facebook.com/pages/Busana-Muslim-Modern/273714906728?v=app_7146470109
Alat Jahit dan Penggunaannya
a. Mesin jahit
b. Macam-macam gunting dan alat pemotong
Alat potong dalam jahit menjahit ada bermacam-macam dengan fungsi yang berbeda-beda pula seperti: gunting kain yaitu gunting yang digunakan untuk menggunting kain, gunting zig zag , gunting rumah kancing, gunting bordir, gunting tiras, gunting listrik, gunting benang jelujur, alat pembuka jahitan atau pendedel.
Gunting kain paling banyak digunakan sedangkan yang lainnya hanya sesuai dengan keperluan, gunting harus tajam, untuk menguji ketajaman gunting dengan cara menggunting perca pada bahagian seluruh mata gunting jika bekas guntingan pada perca tidak berbulu berarti gunting itu cukup tajam untuk kain.
c. Alat ukur
Untuk proses pembuatan pakaian mulai dari persiapan pola sampai penyelesaian diperlukan beberapa alat ukur, yang penggunaan alat ini berbeda sesuai fungsinya. Ketelitian dalam mengukur sangat memberikan sumbangan untuk memperoleh hasil yang berkualitas,. Saat mengukur haruslah diusahakan setepat mungkin.
Pita ukuran dalam perdagangan ada yang terbuat dari plastik, kain, dan kertas, pita ukuran yang terbuat dari kertas mudah robek. Garis-garis dan angka-angka pita ukuran harus dicetak terang pada kedua sisinya, logam yang menjepit ujung pita harus rapi. Mistar dapat terbuat dari kayu, aluminium dan plastik, alat pengukur panjang rok dapat distel dan alat ini lengkap dengan alat penyemprot, sebelumnya juga dapat dilakukan dengan centi meter (pita ukuran) kemudian ditandai dengan jarum pentul ini sekarang masih banyak dipakai karena masih praktis terutama bagi orang-orang yang sudah terampil.
d. Meja kerja dan alat tulis......
.....Selengkapnya..Alat Jahit dan Penggunaannya.
b. Macam-macam gunting dan alat pemotong
Alat potong dalam jahit menjahit ada bermacam-macam dengan fungsi yang berbeda-beda pula seperti: gunting kain yaitu gunting yang digunakan untuk menggunting kain, gunting zig zag , gunting rumah kancing, gunting bordir, gunting tiras, gunting listrik, gunting benang jelujur, alat pembuka jahitan atau pendedel.
Gunting kain paling banyak digunakan sedangkan yang lainnya hanya sesuai dengan keperluan, gunting harus tajam, untuk menguji ketajaman gunting dengan cara menggunting perca pada bahagian seluruh mata gunting jika bekas guntingan pada perca tidak berbulu berarti gunting itu cukup tajam untuk kain.
c. Alat ukur
Untuk proses pembuatan pakaian mulai dari persiapan pola sampai penyelesaian diperlukan beberapa alat ukur, yang penggunaan alat ini berbeda sesuai fungsinya. Ketelitian dalam mengukur sangat memberikan sumbangan untuk memperoleh hasil yang berkualitas,. Saat mengukur haruslah diusahakan setepat mungkin.
Pita ukuran dalam perdagangan ada yang terbuat dari plastik, kain, dan kertas, pita ukuran yang terbuat dari kertas mudah robek. Garis-garis dan angka-angka pita ukuran harus dicetak terang pada kedua sisinya, logam yang menjepit ujung pita harus rapi. Mistar dapat terbuat dari kayu, aluminium dan plastik, alat pengukur panjang rok dapat distel dan alat ini lengkap dengan alat penyemprot, sebelumnya juga dapat dilakukan dengan centi meter (pita ukuran) kemudian ditandai dengan jarum pentul ini sekarang masih banyak dipakai karena masih praktis terutama bagi orang-orang yang sudah terampil.
d. Meja kerja dan alat tulis......
.....Selengkapnya..Alat Jahit dan Penggunaannya.
Jenis-jenis tanah di Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku
Jenis-jenis tanah di Kepulauan Nusa Tenggara
1. Tanah Vulkanis
Ciri-cirinya : a.Butir tanahnya halus hingga menyerupai abu
b.Tidak mudah terbang bila ditiup angin
c.Tanahnya sgt subur
d.Bny mengandung unsur hara yg dibutuhkan tumbuhan
KESIMPULAN Kepulauan NUSA TENGGARA : Sebagian besar merupakan tanah Yg subur.
Jenis-jenis tanah di Kepulauan Maluku
1.Tanah Vulkanis
Ciri-cirinya : a. Butir tanahnya halus hingga menyerupai abu
b.Tdk mudah terbang bila ditiup angin
c. Tanahnya sgt subur
d. Mengandung unsur hara yg dibutuhkan tumbuhan
2. Tanah kapur
Ciri-cirinya : a. Tanahnya tdk subur
b. Cocok untuk tanaman kayu jati
c. Memiliki kandungan bhn organik yg rendah
KESIMPULAN KEP.MALUKU : Secara umum kondisinya subur,merupakan daerah jalur gunung berapi dan masih bny gunung api aktif.
A.Jenis-jenis tanah di Pulau Jawa
B. Jenis-jenis tanah di Pulau Sumatera
C.Jenis-jenis tanah di Pulau Kalimantan
D.Jenis-jenis tanah di Pulau Irian (Irian Jaya)
E. Jenis-jenis tanah di Pulau Sulawesi
1. Tanah Vulkanis
Ciri-cirinya : a.Butir tanahnya halus hingga menyerupai abu
b.Tidak mudah terbang bila ditiup angin
c.Tanahnya sgt subur
d.Bny mengandung unsur hara yg dibutuhkan tumbuhan
KESIMPULAN Kepulauan NUSA TENGGARA : Sebagian besar merupakan tanah Yg subur.
Jenis-jenis tanah di Kepulauan Maluku
1.Tanah Vulkanis
Ciri-cirinya : a. Butir tanahnya halus hingga menyerupai abu
b.Tdk mudah terbang bila ditiup angin
c. Tanahnya sgt subur
d. Mengandung unsur hara yg dibutuhkan tumbuhan
2. Tanah kapur
Ciri-cirinya : a. Tanahnya tdk subur
b. Cocok untuk tanaman kayu jati
c. Memiliki kandungan bhn organik yg rendah
KESIMPULAN KEP.MALUKU : Secara umum kondisinya subur,merupakan daerah jalur gunung berapi dan masih bny gunung api aktif.
A.Jenis-jenis tanah di Pulau Jawa
B. Jenis-jenis tanah di Pulau Sumatera
C.Jenis-jenis tanah di Pulau Kalimantan
D.Jenis-jenis tanah di Pulau Irian (Irian Jaya)
E. Jenis-jenis tanah di Pulau Sulawesi
: Memanusiakan Buruh
Oleh Rekson Silaban
Memburuknya nasib buruh sebagai akibat sistem kerja kontrak (outsourcing) telah membuat prioritas utama perjuangan serikat buruh di seluruh dunia kini terfokus pada perlawanan terhadap sistem kerja kontrak.
Semaraknya penggunaan sistem kerja kontrak di berbagai negara tak bisa dilepaskan dari realitas persaingan ekonomi global, yang menganggap peningkatan daya saing dan produktivitas hanya mungkin dicapai apabila ada kebijakan penyesuaian terhadap pasar kerja yang lebih efisien dan murah. Pikiran ini diterjemahkan kaum neo-liberal sebagai sistem hubungan kerja yang memberikan kemudahan melakukan perekrutan dan pemecatan.
Bank Dunia pada akhir 2008 melansir survei kontroversial tentang peringkat negara yang paling efisien dalam perekrutan dan PHK. Semakin sedikit biaya PHK, semakin bagus buat investor asing. Setelah mendapat kritikan besar dari serikat buruh dan ILO, survei diralat. Bank dunia akhirnya hanya menggunakannya sebagai "internal working paper", bukan untuk bahan referensi pembuatan kebijakan pasar kerja.
Sistem kerja kontrak telah jadi keniscayaan ekonomi dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi dilema karena masih sangat membutuhkan investor asing, khususnya di industri manufaktur padat karya sebagai pelopor utama dan pelaku paling agresif kerja kontrak, di samping sektor komersial, asuransi, dan perbankan. Respons yang dilakukan negara-negara Skandinavia, misalnya, adalah dengan memperkenalkan kombinasi pasar kerja yang longgar dengan penguatan jaminan sosial. Mereka menyebutnya flexecurity (fleksibility and security), artinya, pasar kerja bisa fleksibel, tetapi buruh harus memiliki jaminan sosial yang kuat.
Lebih fokus
Kampanye serikat buruh Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap sistem kerja kontrak sebaiknya tidak hanya berhenti di kalimat "tolak sistem kerja kontrak!" karena, selain membingungkan publik, tidak mungkin Indonesia sebagai bagian dari sistem ekonomi global bebas dari sistem kerja kontrak.
Ada beberapa pilihan yang tersedia untuk memperlemah praktik kerja kontrak. Pertama, memperjelas definisi pekerjaan utama (core business) dan pekerjaan pendukung (non-core business). Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, sistem kerja kontrak hanya diizinkan untuk pekerjaan pendukung, tetapi dalam praktiknya banyak penyimpangan akibat tidak adanya sanksi hukum dan lemahnya pengawasan.
Untuk membendung eskalasi perluasan sistem kerja kontrak ke semua ranah pekerjaan, sudah waktunya gerakan buruh mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan secara tegas jenis pekerjaan yang dilarang di-outsourcing sesuai kelompok lapangan usaha industri.
Misalnya, di sektor perbankan, harus ada penetapan mana pekerjaan utama dan pendukung. Dengan penetapan ini akan lebih mudah bagi pengusaha, buruh, dan pemerintah daerah memantau penyimpangan sekaligus menghentikan pelanggarannya. Sekarang ini, setiap daerah memiliki tafsir berbeda atas sistem kerja kontrak, diperburuk lagi dengan adanya izin kerja kontrak yang bisa dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pemda sering tak mengetahui berapa banyak perusahaan pengelola kerja kontrak yang beroperasi di daerahnya dan kesulitan mengawasi karena pemiliknya ada di Jakarta atau di ibu kota provinsi.
Kedua, pengawasan tenaga kerja sebaiknya dilakukan secara tripartit, mengingat praktik pengawasan selama ini tidak berfungsi maksimal setelah pengawasan jadi kewenangan pemda. Tak memadainya jumlah tenaga pengawas, kurangnya pendidikan pengawas, masih kuatnya praktik korupsi, dan meluasnya jumlah perusahaan skala kecil dan menengah membuat pengawasan tidak berjalan efektif bila hanya dilakukan oleh pemerintah.
Ketiga, serikat buruh harus lebih fokus dan detail mendefinisikan alternatif sistem pasar kerja yang lebih bagus bagi buruh. Hanya berteriak "tolak sistem kerja kontrak!" tak menyelesaikan apa pun bila tak memperkenalkan alternatif yang masuk akal.
Keempat, serikat buruh perlu melakukan refleksi serius atas meluasnya fragmentasi gerakan buruh saat ini. Dari pengalaman internasional, gerakan serikat buruh akan memiliki daya tawar politik kuat bila mereka bersatu. Teriakan serikat buruh akan meredup bila diteriakkan secara sporadis, apalagi dengan jumlah massa kecil. Serikat buruh juga terancam kehilangan relevansinya jika tak bisa melakukan perubahan nasib buruh.
Selain keempat hal di atas, Rakernas Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 2008 juga merumuskan bentuk perlawanan terhadap sistem kerja kontrak, di antaranya praktik kerja kontrak harus diikuti penguatan jaminan sosial dengan memperkenalkan tunjangan pengangguran, jaminan kesehatan seumur hidup, dan jaminan hidup layak. Sistem kerja kontrak tak boleh diberlakukan untuk manusia karena buruh bukan barang dagangan, seperti sejak awal dikumandangkan ILO dalam deklarasi pendiriannya: "labor is not commodity!".
Perusahaan sistem kerja kontrak yang bisa beroperasi adalah perusahaan pemborongan pekerjaan. Perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaan pendukung kepada pihak lain karena motif lebih profesional bukan karena alasan menghindari pesangon dan jaminan sosial. Perlawanan lain: dengan menetapkan gaji buruh kerja kontrak lebih tinggi ketimbang pekerja permanen.
Alasannya, umumnya pekerja kontrak adalah buruh kontrak yang tak mendapat pesangon. Perbedaan upah setidaknya 8,3 persen/bulan. Angka ini lahir dari logika bahwa 8,3 persen/bulan dikalikan 12 bulan akan menghasilkan gaji 100 persen atau sama dengan gaji sebulan. Selisih satu bulan ini adalah kompensasi pengganti pesangon. Sistem pengupahan seperti ini akan mengurangi minat pengusaha menggunakan pekerja kontrak karena biaya yang dikeluarkan jadi sama besarnya.
Izin yang dikeluarkan dinas tenaga kerja untuk bisnis kerja kontrak harus bisa diakses publik karena banyak izin yang dikeluarkan menyimpang dari isi UU No 13/2003. Dengan keterbukaan ini, serikat buruh bisa melakukan perlawanan lewat hak uji materi di Pengadilan Tata Usaha Negara bila ada penyimpangan.
Rekson Silaban Presiden KSBSI
Sekilas Sejarah Pengembangan Tes (Psikologi)
Di Indonesia testing belum merupakan suatu gerakan nasional, testing sebagai suatu gerakan nasional dicontohkan dengan baik di Amerika Serikat. Di Amerika gerakan testing psikologis berkembang sejak awal abad 19, karena kebutuhan untuk adanya instrumen pengukuran kemampuan orang sebagai akibat dari perkembangan idustri. Dunia industri dan dunia usaha membutuhkan tenaga terampil dengan bakat dan kemampuan yang cocok untuk menjalankan mesin-mesin dan melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha modern demi efisiensi dan produktivitas. Perang dunia I juga memerlukan tenaga militer dengan kemampuan yang diidentifikasi secara cepat untuk ditempatkan atau menjadi tenaga di bagian-bagian yang ada seperti artileri, infantri, penerbang nakhoda, dan sebagainya......
.........Selengkapnya... Sekilas Sejarah Pengembangan Tes (Psikologi)
.........Selengkapnya... Sekilas Sejarah Pengembangan Tes (Psikologi)
Pengertian Tes Psikologis - instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan potensial psikologis subyek
Tes psikologis merupakan alat / instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan potensial psikologis subyek (potential ability). Potential abilitysubyek adalah kemampuan yang tidak nyata yang berperan menunjang kemampuan nyata (actual ability). Contoh potential ability ialah inteligensi(intelligence), bakat (aptitude), minat (attitude), kepribadian (personality), emosi (emotion), dan motivasi (motivation). Kemampuan nyata (actual ability) merupakan kemampuan yang menghasilkan suatu prestasi, seperti prestasi belajar, kinerja, karya seseorang dalam berbagai bidang (mekanik,seni, sastra, politik, bisnis, pendidikan, dan sebagainya).
Menurut Anastasi dan Urbina (1998:3) tes psikologis pada dasarnya adalah alat ukur yang obyektif dan dibakukan (distandarisasikan) atas sampel perilaku tertentu. Standarisasi mengimplikasikan keseragaman cara dalam penyelenggaraan dan penskoran tes. Dalam rangka menjamin keseragaman kondisi-kondisi testing, penyusun tes menyediakan petunjuk-petunjuk yang rinci bagi penyelenggaraan setiap tes yang baru dikembangkan.............
....Selengkapnya....Pengertian Tes Psikologis - instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan potensial psikologis subyek
: Etika Media
A Makmur Makka
(Pemimpin Redaksi Media Watch)
Beberapa waktu lalu, sebuah TV swasta di Jakarta dinyatakan bermasalah dengan seorang narasumber. Sejauh mana investigasi dan penyelesaian masalah ini oleh pihak yang berkompeten (polisi, TV yang bersangkutan, dewan pers, organisasi profesi wartawan), sampai sekarang belum jelas.
Tetapi sudah jamak, narasumber atau sumber berita, memang sangat penting bagi pekerjaan wartawan sehari-hari. Makin banyak sumber berita yang tersedia, makin memudahkan wartawan menyusun berita atau laporan, walaupun risikonya akan memerlukan banyak waktu.
Sumber berita banyak jenisnya, walaupun, nalar dan profesionalisme wartawan tetap akan membuat mereka selektif menentukan mana sumber berita yang terpercaya dan mana yang bukan. Wartawan dapat juga menilai karakteristik si sumber berita.
Ada sumber berita yang sengaja mencari popularitas untuk diri sendiri, atau sengaja menggunakan media untuk kepentingan kelompoknya atau mungkin bersangkut paut dengan materi.
Salah satu di antaranya, usaha menggunakan media untuk membuat the trial balloon. Biasanya dipakai untuk mengetes suatu gagasan atau ide dengan melemparkannya untuk dimuat dalam media.
Bila mendapat reaksi publik yang baik, mereka akan meneruskan, dan sebaliknya jika tidak, gagasan atau ide itu akan ditinggalkan dan diingkari.
Pemerintah yang berkuasa di Irak sebelum mengeksekusi Saddam Husein, melakukanthe trial balloon melalui media, ketika ternyata reaksi masyarakat tidak siginifikan, eksekusi dilaksanakan.
Di Indonesia, praktik seperti ini sudah biasa terjadi. Jika the trial balloon melalui publikasi gratis mendapat reaksi jelek dari masyarakat, para politisi dan pelempar isu akan membantahnya sebagai 'hanya wacana.'
The Source of Mob
Informasi dari sumber yang tidak mau disebut namanya yang oleh media sering ditulis: menurut sumber yang dapat dipercaya atau sumber yang tidak mau disebut namanya atau menurut sebuah sumber, sebutlah X, terbukti banyak membuat masalah bagi praktisi media, termasuk media Amerika Serikat yang gaya penulisan pemberitaannya banyak ditiru oleh media Indonesia.
Sebuah studi yang dilakukan American Newspaper Publisher Association (ANPA) l975, menyebutkan bahwa dua pertiga berita yang dibuat contoh dari surat kabar besar dan kecil, sering membuat berita tanpa menyebutkan sumber atau unnamed source. Surat kabar bertiras besar malah melakukannya lebih sering. Ini yang membuat pembaca diperlakukan dalam proses yang tidak berkesudahan.
Kolumnis Russel Baker dari New York Times menyebut kecenderungan itu sebagai the sources mob dengan menulis: Reliable Source, Unimpeachable Source, Source Close to the Investigation, Highly Placed Source, State House Insider, City Hall Source. (Everette E Dennis & Arnold H Ismach: Reporting Processes and Practices: 'Newswriting for Today's Readers l981').
Apa yang harus dilakukan oleh wartawan dalam situasi pelik seperti unnamed sourceini? Ada senjata yang harus digunakan wartawan untuk menghadapi sumber yang tidak ingin namanya disebutkan dalam berita/laporan. Curtis D Macdougall dalamIntrepretative Reporting l977 menyebut kiatnya dengan mengadakan verification and honesty purposes
Mengadakan wawancara sebanyak mungkin dengan sumber lain, dengan demikian si wartawan akan sanggup menghindari sejumlah kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengumpulan bahan mengenai suatu peristiwa tanpa prasangka.
Verifikasi juga berarti, bukan hanya mengecek pernyataan dari berbagai sumber berita yang saling bertentangan. Tetapi, juga sampai pada hal-hal detail, seperti penulisan nama dan alamat, karena merasa tidak bersalah (innocence), kelalaian (careless) tidak bisa dijadikan bahan pembelaan dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah.
(melakukan verifikasi dan tujuan sejujurnya).
Tanggung jawab wartawan
Elemen utama dalam persoalan keseharian wartawan/redaksi, tidak hanya dalam sumber berita. Atau, apakah sumber beritanya kredibel atau tidak. Tetapi yang terutama, apakah ia mempunyai dedikasi pada profesi atau apakah wartawan itu berangkat dengan kejujuran hati nuraninya. Profesi wartawan, bukanlah tempat bagi orang yang selalu punya prasangka buruk, terbawa dendam dan kebencian. Atau mereka yang bermain-main dengan kekuasaan (karena ia menentukan), menorehkan kesalahan dan keburukan orang kendatipun ia berniat menyatakan kebenaran. Karena, hal itu akan membuat pribadinya rancu dengan profesi yang diembannya.
Bahwa komitmen pertama wartawan tetap pada kebenaran adalah suatu keniscayaan. Esensi disiplin dalam kewartawanan melakukan verifikasi fakta. Bahwa berita itu harus selalu komprehensif dan proporsional. Tulislah apa yang sebetulnya terjadi, sudahkah berita itu berdasarkan fakta, jangan melebih-lebihkan.
Masih banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan wartawan dalam menulis berita atau laporan, tetapi luput dari perhatian masyarakat yang awam.
Kegemaran bermain-main dengan sumber yang tidak jelas menjadi salah satu contohnya. Masyarakat pun hanya mengeluh dan mencibir, hanya sedikit yang punya kesadaran kritis dan bersuara menempuh jalur hukum jika saja nama baik mereka diserang.
Wajarlah, wartawan seharusnya selalu diingatkan untuk tidak 'bermain-main' dengan narasumber yang tidak jelas, karena hal itu hanya akan mencemarkan profesinya sendiri, profesi beribu-ribu rekannya yang masih punya dedikasi tinggi memegang prinsip dan kode etik wartawan.
Postingan Lebih Baru
Beranda
Pasang Depot Air Minum Isi UlangPostingan Populer
-
Alternative Content Berikut kata-kata yang digunakan: Aaker ABG ABK ABRI Abitrase AC Aceh Aceton Adhi Adhiono Adiman Adum Adumla Afa...
-
yuwie Seperti social networking site (FS) yang lain, ada fasilitas blog, upload pictures, refer friends, chat, hang out, dl... -
DIREKTORI PERUSAHAAN DAN PRODUK YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI BIDANG INDUSTRI 1. Nama Perusahaan : PT. ASIA R...
-
Menerima pesanan besi BETON POLOS, besi BETON ULIR, besi nako, plat strip. Produk sesuai SNI 07-2052-2002. PT A, Surabaya , email:jayas...